Header Ads

Header ADS

Tarif Tol Balsam Balikpapan Samarinda Dianggap Bisa Picu Inflasi


KILASBALIKPAPAN.COM - Tarif jalan tol Balikpapan – Samarinda atau Tol Balsam yang berlaku sejak 14 Juni 2020 lalu, dinilai memberatkan karena nominalnya yang mahal.

Pengendara harus merogoh kocek Rp 1.200 per kilometer untuk melintasi tol pertama di Kalimantan ini.

Diketahui jol Balikpapan–Samarinda sepanjang 97,99 km merupakan jalan tol pertama yang dibangun di Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur.

Keberadaan Jalan Tol ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses serta mampu memicu pertumbuhan ekonomi di sekitar kawasan yang dilalui.

Jalan Tol Balikpapan Samarinda Seksi 2, 3 dan 4 (Samboja – Simpang Jembatan Mahkota 2) sepanjang 64,87 km telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada tanggal 17 Desember 2019 dan mulai memasuki masa uji coba (beroperasi tanpa tarif) pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 06.00 WITA.

Setelah melewati 6 bulan masa uji coba, pada tanggal 29 Mei 2020, Tarif Jalan Tol Balikpapan Samarinda Seksi 2, 3 dan 4 (Samboja – Simpang Jembatan Mahkota 2) resmi ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 534/KPTS/M/2020 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Tarif Jalan Tol pada Jalan Tol Balikpapan Samarinda Seksi 2, 3 dan 4 (Samboja – Simpang Jembatan Mahkota 2).

Ketua Perlindungan Konsumen Nusantara Balikpapan Piatur Pangaribuan menyebutkan, tarif yang ada sekarang justru akan memicu kenaikan harga terus–menerus pada periode tertentu.

"Tarif tol akan memicu inflasi, harga–harga kendaraan sekitar seperti taxi dan lain sebagainya akan naik. Jika itu terjadi, bahan–bahan pokok otomatis akan ikut naik. Jadi yang harus kita lakukan adalah menurunkan dulu tarif ini," ujar pria yang juga Rektor Universitas Balikpapan itu.

Menurutnya, membangun infrastruktur memang untuk meningkatkan ekonomi daerah tersebut. Namun melihat fakta yang ada, jika dibandingkan dengan pulau Jawa yang harga per kilometer hanya Rp 200, Piatur menilai nilainya sangat jomplang.

"Padahal pemerintah selalu menekan laju inflasi agar tidak naik. Karena dampaknya juga ke masyarakat," jelasnya.

Olehnya itu, ia mendukung dan siap mengawal langkah yang diambil DPRD Kaltim yang berencana akan bersurat secara resmi ke Kementerian PUPR terkait kondisi ini.

"Kami dukung da kita semua harus bersatu untuk menurunkan harga tarif tol. Alasannya karena kita juga berkontribusi dalam pembangunan tol karena menggunakan uang negara," pungkasnya.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.